undang undang tentang pelayanan publik terbaru. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. undang undang tentang pelayanan publik terbaru

Rumusan Masalah 1. Surjadi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 96 tahun 2012 lebih di fokuskan pada PTSP. Peraturan Pemerintah RI No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran. Kementerian Kesehatan . Judul. 9. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020. 47. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. Pelayanan Publik Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. Peraturan. Berlaku. Harapannya, pembahasan tersebut selesai pada pertengahan Juni 2023 agar bisa dilaporkan ke Menteri PANRB Azwar. 25, LN. 7. JAKARTA – Disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) oleh DPR yang berfungsi sebagai Omnibus Law antara lain bertujuan memangkas alur birokrasi yang ada selama ini sehingga akan berdampak pada percepatan pelayanan publik. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215); 2014,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Regulasi Nasional. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang. Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan. bahwa pengaturan. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut undang-undang pelayanan publik (Republik Indonesia, 2007:2) dalam buku (Daryanto & Setyabudi, 2014) pelayanan publik adalah kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 5. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. 2. Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Komisi Informasi (PerKI),. Maklumat Pelayanan: Antara Cita dan Realita. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. PP No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik di deskripsikan pada Pasal 23 dan 24. Artikel. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Undane-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan peraturan Pemerintah Nor-nor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 4. Ia pun membuat aturan baru khusus dalam bentuk undang-undang terkait itu. pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; e. UU No. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Dasar hukum Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;BAB I MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang pengganti UU No. 02. temjudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERTAMA : Memberlakukan. E. U: Indonesia. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara. AD Premier 9th floor, Jl. k3 Sistem antrian 7. Peraturan Perundang-undangan. Mengingat : 1. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun. Kamis 28 September 2023. Bahasa. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Terma-terma customer atau consumer menjadi. ABSTRAK PERATURAN. E. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam. Ketentuan mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 5. Bidang. Pasal 3 : Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. GO. Tahun. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. Pengertian. Kita memiliki Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. METADATA PERATURAN. undang-undang undang-undang nomor 14 tahun 20082009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu. dimana terdapat beberapa definisi tentang pelayanan publik. 1. Regulasi - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. asas, tujuan, dan ruang lingkup. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Selain pengaturan mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan bupati/wali kota beserta pelayanan publik; b. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 2014, No. Undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Harapan sekaligus tuntutan. untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Disabilitas berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dimaknai sebagai mereka yang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar Hukum 1. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. 2023. Pelayanan Prima, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No. by admin. pribadi dan/atau. kepatuhan terhadap pelayanan penyelenggara publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang. Halaman ini telah diakses 126848 kali. Pengertian Pelayanan Publik. go. 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiNOMOR 23 TAHUN 2014. memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepatbag i masyarakat dan (ii) sebagaiinstrumen. 2021. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. 2021 reformasi hukum. 3. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. id : 18 HLM. akun resmi media sosial Badan. 6. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. . ketentuan umum 2. Nama panjang. BN. Tipe Dokumen. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. 2012. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BAB III RUANG LINGKUP DAN ASAS Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4 (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Un dang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta, dengan judul lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu. Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Nomor. DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK •Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik •Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal •Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 dikelompokkan menjadi: 1. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Lokasi. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan . Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). JAKARTA – Selama tiga belas tahun, pelayanan publik di Indonesia diatur lewat Undang-Undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 (UU/2008/37) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. U. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang. bahwa diperlukan percepatan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik guna memenuhi harapan masyarakat; c. The existing service system now can not an-swer the existing demands. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-3-2. 4. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Bahasa. culture set. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Bahasa Indonesia. Undang-Undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas. adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/M. Peraturan Menteri Kesehatan NO. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahasa. Nomor 003/HM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik.